TANJAB BARAT – Aktivitas tambang batubara PT. BIP di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diduga melanggar aturan undang-undang dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Salah satu rumah warga, milik Lia, retak dan hampir roboh akibat dari aktivitas tambang batubara yang beroperasi tidak jauh dari lokasi pemukiman warga.
Selain itu, penambangan batubara juga dilakukan di pinggir sungai Tutuhan, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang melarang kegiatan penambangan di dalam kawasan yang dilarang, termasuk di pinggir sungai dan di dekat pemukiman warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasal 96 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa kegiatan penambangan harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan lingkungan, serta harus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Warga setempat mengungkapkan bahwa aktivitas tambang batubara PT. BIP telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan.
“Rumah Lia retak-retak dan hampir roboh itu bukti ancaman serius bagi masyarakat. Dan melakukan penggalian batubara di pinggir sungai Tutuhan itu ancaman bagi alam. Jadi ini yang dikatakan Tambang batubara memajukan Desa. Ini namanya kesewenang-wenangan,” ujar warga setempat, Pada Sabtu (22/3/2025).
Dalam hal ini, diharapkan Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap PT. BIP yang diduga melanggar aturan undang-undang dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas penambangan yang melanggar aturan dan memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Sementara itu Kepala Desa Lubuk Bernai membenarkan kerusakan rumah warga itu diakibatkan dari aktivitas tambang batu bara PT. BIP
“Tadi pagi pihak perusahaan telah menelpon saya, terkait rumah itu akan diganti” katanya.
Wakil ketua Komisi ll DPRD Provinsi Jambi Alpin Siregar meminta pihak masyarakat untuk membuat laporan ke pihak terkait dan pihaknya akan mempertanyakan persoalan izin ke Dinas terkait.
“Tolong buat surat laporan kepada PTSP, ESDM, DLH, dan tembusan ke DPRD Provinsi Jambi nanti kita pertanyakan ke Dinas-dinas tersebut kenapa diberikan izin tambang sementara lokasi didekat pemukiman warga. Apalagi penambangan didekat pinggir sungai, itu tidak boleh nanti bisa erosi. Siapa yang bertanggung jawab,” tukas Alpin Siregar.
