Pembangunan Ruang Labor Komputer SDN 195/1Tebing Jaya ll Diduga Dikerjakan Asal Jadi

Batang Hari- Netizenjambi.com- pembangunan Ruang Laboratorium komputer SDN 195/1 Tebing Jaya ll kecamatan Maro Sebo ulu kabupaten Batanghari, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 diduga terkesan dikerjakan asal jadi sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Rabu (25/9/2024)

Tertera di informasi papan proyek yang dikerjakan oleh CV, Putra Madani, dengan jumlah anggaran Rp. 199.881.000,.bersumber dari dana DAK melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Batanghari.

↓

Dari pantauan Media ini dilapangan Sa,at melakukan control sosial, pada Rabu 9 September 2024, telah ditemukan dalam pekerjaan fisik proyek tersebut, diduga asal jadi. Diantaranya dalam pekerjaan lantai teras dan plesteran dinding bagian luar maupun dalam, terlihat tidak sempurna karena bergelombang, termasuk kondisi cat bangunan meskipun baru siap dikerjakan tapi sudah mulai memudar, dan pemasangan lobang anginnya tidak lurus.

Keterangan yang dihimpun dari masyarakat setempat yang tidak mau namanya ditulis di media ini mengatakan. Kualitas pengerjaan plesteran dinding terkesan dikerjakan tidak mementingkan mutu yang penting selesai diplester.

“Saya menilai bangunan tersebut, sangat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan kualitas bangunan tidak baik, dan terkesan asal jadi, dan sudah terlihat jelas oleh kasat mata saat ini.” ucapnya warga

Sambungnya. “Ini kuat dugaan kontraktor hanya memikirkan keuntungan semata, bukan cuma itu ada dugaan bahan bangunan yg dipakai tidak sesuai dengan RAB nya, sehingga mengakibatkan buruk pada bangunan.”jelas warga.

Atas kejadian tersebut diharapkan kepada pihak pemerintah terkait terutama Dinas Pendidikan kabupaten Batang Hari untuk melakukan evaluasi serta tindakan terhadap kontrak pembangunan ruang laboratorium komputer SDN 195/1 tebing Jaya ll kecamatan Maro Sebo Ulu tersebut.

Kuat dugaan dalam pekerjaan dilakukan tidak sesuai RAB juklak juknis yang ada, hal ini jelas akan merugikan pemerintah dan masyarakat terlebih keuangan negara.