Jambi- Netizenjambi.com- Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) mendukung institusi Polri tetap berada di bawah Presiden. GPII memandang posisi itu bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri.
“Posisi tersebut dinilai memiliki landasan konstitusional dan strategis dalam menjaga integritas, independensi, serta profesionalitas Polri sebagai aparat penegak hukum negara,” kata Ketua Umum GPII, Masri Ikoni, kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Dia menyatakan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang tepat. Hal itu, kata dia, untuk memastikan netralitas dan kemandirian Polri dari kepentingan politik praktis maupun tekanan kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam negara hukum demokratis, aparat penegak hukum harus berdiri tegak sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan, serta bekerja semata-mata untuk kepentingan hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Kendati demikian, dia menilai dukungan terhadap Polri juga dibangun melalui kritik yang konstruktif. Dia mendorong Polri yang profesional, berintegritas dan independen demi tegaknya negara hukum dan terwujudnya tujuan nasional.
“Dengan penguatan kedudukan di bawah Presiden, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang efektif, PP GPII meyakini Polri dapat semakin optimal menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menolak Polri di bawah kementerian. Ia mengatakan posisi Polri saat ini sudah ideal dan benar-benar menjadi alat negara.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/01/2026).
“Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian, kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” tambahnya.
Sumber dilangsir: detiknews
